KH Yusuf Hasyim dan KH Wasyid Jadi Pahlawan Nasional 2026


Pada Selasa, 10 November 2026, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh di Istana Negara, Jakarta, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Dua di antaranya adalah ulama: KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Jawa Timur dan KH Wasyid dari Banten. Dalam daftar resmi yang dibacakan, KH Yusuf Hasyim dan KH Wasyid masuk daftar 19 Pahlawan Nasional 2026 pada urutan ke-12 dan ke-13.

Ringkasan: Gelar ditetapkan lewat Keputusan Presiden Nomor 93/TK/Tahun 2026. KH Yusuf Hasyim adalah putra bungsu pendiri NU, pejuang 1945, dan pengasuh Pesantren Tebuireng. KH Wasyid adalah ulama yang memimpin Geger Cilegon 1888. Kedua usulan sudah berjalan sejak sekitar dua tahun lalu.

Apa yang terjadi pada 10 November 2026?

KH Yusuf Hasyim dan KH Wasyid Jadi Pahlawan Nasional 2026

Presiden Prabowo menyerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh dalam upacara di Istana Negara pada sore hari. Menurut detikNews, upacara dibuka dengan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta, lalu dibacakan Keppres Nomor 93/TK Tahun 2026. Kompas.com memuat nomor keputusan yang sama.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penetapan ini melalui proses panjang dan berjenjang. Nama-nama diusulkan dari daerah, lalu difinalisasi oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Daftar 19 Pahlawan Nasional 2026

Jurnalis mengecek daftar rincian 19 nama tokoh Pahlawan Nasional tahun 2026 pada layar tablet pintar.

Daftar berikut mengikuti urutan yang dibacakan di Istana, sebagaimana dimuat detikNews. Dua tokoh yang menjadi fokus artikel ini dicetak tebal.

NoNamaProvinsi
1Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hoegeng Iman SantosoDKI Jakarta
2R.M. Margono DjojohadikusumoJawa Tengah
3Ali SastroamidjojoJawa Timur
4Abdoel Moethalib SangadjiMaluku
5Franciscus Xaverius SedaNusa Tenggara Timur
6Sutan Takdir AlisjahbanaDKI Jakarta
7Jenderal KKO (Purn) Ali SadikinDKI Jakarta
8Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (Marhum Pekan)Riau
9Jenderal TNI (Purn) Maraden PanggabeanSumatera Utara
10Mayjen TNI (Purn) SoengkonoJawa Timur
11Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi SuryadarmaJawa Barat
12K.H.M. Yusuf HasyimJawa Timur
13K.H. WasyidBanten
14Muslim Muhammad Khalifah (Kiai Modjo)Sulawesi Utara
15Mohamad RoemDKI Jakarta
16K.H. Abbas Abdul JamilJawa Barat
17Jenderal TNI (Purn) M. JusufSulawesi Selatan
18Sultan Ibrahim ChaliluddinKalimantan Timur
19Letkol Moch. SroedjiJawa Timur

Siapa KH Yusuf Hasyim?

Peci hitam, tasbih, dan kitab kuning, perlengkapan yang melambangkan sosok ulama pejuang dari kalangan pesantren.

KH Muhammad Yusuf Hasyim, yang akrab disapa Pak Ud, adalah putra bungsu pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy’ari. Ia lahir di Jombang pada 3 Agustus 1929 dan wafat di Surabaya pada 14 Januari 2007, menurut Risalah NU Online.

Rangkuman perjalanan hidupnya di bawah ini mengacu pada profil Viva, yang bersumber dari Tebuireng Online.

Pendidikan: dari Gresik hingga Gontor

Pada usia 12 tahun, Yusuf Hasyim belajar di Pesantren Al-Qur’an Sedayu, Gresik, di bawah asuhan Kiai Munawar. Ia lalu melanjutkan ke Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, di bawah Kiai Ali Ma’shum. Ia juga pernah menimba ilmu di Pondok Modern Gontor, Ponorogo.

Dari Laskar Hizbullah ke Madiun 1948

Pada usia 16 tahun, ia bergabung dengan Laskar Hizbullah Jawa Timur. Saat peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, ia dipercaya menjadi Komandan Laskar Hizbullah Jombang. Dalam satu pertempuran melawan pasukan Belanda di Desa Nglaban, Cukir, ia terkena luka tembak di dada kiri, tetapi peluru tidak menembus dadanya.

Pada 1947 ia menjadi tentara aktif dengan pangkat Letnan Satu. Setahun kemudian ia menjadi salah satu komandan tempur dalam peristiwa Madiun 1948. Dalam peristiwa itu, ia disebut menyelamatkan sejumlah tokoh yang diculik PKI: Kapten Hambali, KH Ahmad Sahal, dan pengasuh Pondok Modern Gontor, KH Imam Zarkasyi.

Banser, parlemen, dan Tebuireng

Setelah masa perang, Yusuf Hasyim aktif di organisasi dan politik. Pada 1964 ia menjadi Komandan Pusat Barisan Ansor Serbaguna (Banser) yang pertama. Pada 1974 ia memimpin aksi walk out Fraksi Persatuan Pembangunan unsur NU di parlemen, sebagai penolakan terhadap RUU Perkawinan yang dinilai bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

Pada 1965 ia menjadi pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng menggantikan KH Abdul Kholiq Hasyim yang wafat. Viva mencatat ia memimpin pesantren itu selama 41 tahun dan mendorong modernisasi pendidikan tanpa meninggalkan tradisi keilmuan pesantren.

Lini masa ringkas

Tahun / usiaPeristiwa
1929Lahir di Jombang pada 3 Agustus
Usia 12Belajar di Pesantren Al-Qur’an Sedayu, Gresik
1945Komandan Laskar Hizbullah Jombang saat 10 November di Surabaya
1947Menjadi tentara aktif berpangkat Letnan Satu
1948Komandan tempur dalam peristiwa Madiun
1964Komandan Pusat Banser pertama
1965Menjadi pengasuh Pesantren Tebuireng
1967Universitas Hasyim Asy’ari didirikan atas prakarsanya
1971Madrasatul Qur’an didirikan
1974Memimpin walk out FPP unsur NU menolak RUU Perkawinan
1975SMP dan SMA Wahid Hasyim didirikan
2007Wafat di Surabaya pada 14 Januari

Dengan penganugerahan ini, keluarga besar Tebuireng kini memiliki empat Pahlawan Nasional: KH Hasyim Asy’ari, KH Wahid Hasyim, KH Muhammad Yusuf Hasyim, dan KH Abdurrahman Wahid, menurut Risalah NU Online.

Siapa KH Wasyid?

Senjata tradisional golok dan tongkat khotbah bersilang, menyimbolkan perlawanan fisik dan dakwah agama pahlawan asal Banten.

KH Wasyid bin Muhammad Abbas, yang juga ditulis Ki Wasyid atau Wasid, adalah ulama sekaligus pemimpin perlawanan rakyat Banten dalam Geger Cilegon 1888. IDN Times Banten melaporkan bahwa ia lahir pada 1843 di Kampung Delingseng, Ciwandan, Cilegon. Perlawanan pecah pada dini hari 9 Juli 1888. ANTARA Banten mencatat ia gugur dalam rangkaian perlawanan itu pada 30 Juli 1888.

Ulama yang mengajar tauhid, fikih, dan tasawuf

Rincian berikut bersumber dari ringkasan Wikipedia tentang Ki Wasyid, yang merujuk karya akademik seperti kajian Sartono Kartodirdjo. Menurut ringkasan itu, ia belajar kepada Syekh Nawawi al-Bantani di Mekkah. Sepulang dari sana ia berdakwah dari kampung ke kampung dan mengajar di pesantrennya di Beji, Cilegon. Tiga pokok ajarannya adalah tauhid, fikih, dan tasawuf.

Jalan menuju 9 Juli 1888

Ringkasan yang sama menyebut penyebab perlawanan antara lain larangan beribadah di masjid oleh pejabat kolonial, kenaikan pajak perahu dan usaha lain, serta sikap pejabat yang meremehkan para kiai. Persiapan dilakukan lewat pertemuan di rumah Wasyid di Beji, termasuk pertemuan 22 April 1888 yang dihadiri sekitar 300 orang. Rencana awal pecah pada 12 Juli, lalu dimajukan menjadi 9 Juli 1888.

Pada hari itu pasukan dibagi untuk menyerang penjara, membebaskan tahanan, menyerbu kepatihan, dan menyerang rumah asisten residen. Pasukan kolonial kemudian menumpas perlawanan. Pada 30 Juli 1888, Wasyid gugur bersama Haji Tubagus Ismail, Haji Usman, dan Haji Abdul Gani.

Jejak keluarga

Kabar6 mencatat bahwa cucu KH Wasyid, Brigjen KH Syam’un, juga telah menyandang gelar Pahlawan Nasional. Dalam proses pengusulan, Pemkot Cilegon sebelumnya mengajukan dua nama sejarah, yaitu KH Wasid dan Ki Arsa Tawil. Dari 19 nama yang dibacakan pada 10 November 2026, hanya KH Wasyid yang tercantum.

Bagaimana gelar Pahlawan Nasional ditetapkan?

Gelar Pahlawan Nasional diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Menurut halaman Sekretariat Negara, gelar diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, dan karya luar biasa bagi bangsa dan negara.

Syarat umum

Calon harus memenuhi enam syarat umum menurut Setneg:

  1. Warga negara Indonesia atau orang yang berjuang di wilayah yang kini menjadi NKRI.
  2. Memiliki integritas moral dan keteladanan.
  3. Berjasa terhadap bangsa dan negara.
  4. Berkelakuan baik.
  5. Setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara.
  6. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap untuk tindak pidana yang diancam penjara paling singkat lima tahun.

Syarat khusus

Syarat khusus mencakup tujuh butir. Calon harus telah meninggal dunia dan semasa hidupnya, misalnya, pernah memimpin perjuangan bersenjata, politik, atau bidang lain untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Ia juga tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan, serta melakukan pengabdian yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya. Butir lainnya mencakup gagasan atau karya besar, konsistensi semangat kebangsaan, dan perjuangan yang berjangkauan luas dan berdampak nasional. Pemenuhan salah satu atau beberapa butir ini diatur dalam undang-undang, dan Setneg menuliskannya dengan “dan/atau”.

Tahapan pengusulan

Berdasarkan halaman yang sama, alurnya sebagai berikut:

  1. Masyarakat mengajukan calon kepada bupati atau wali kota.
  2. Bupati atau wali kota meneruskan usulan ke gubernur melalui instansi sosial provinsi.
  3. Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) meneliti dan mengkaji usulan.
  4. Usulan yang memenuhi kriteria diajukan gubernur kepada Menteri Sosial.
  5. Kementerian Sosial melakukan penelitian administrasi, lalu usulan dikaji Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).
  6. Menteri Sosial mengajukan usulan yang lolos kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
  7. Presiden menganugerahkan gelar dalam upacara yang digelar pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November.

Hukumonline melaporkan bahwa Ketua Dewan Gelar saat itu, Fadli Zon, menggambarkan alur serupa pada 2025. Usulan berjenjang dari kabupaten atau kota ke provinsi, lalu ke TP2GP di Kementerian Sosial, dan akhirnya ke Dewan Gelar. Penghargaan diberikan dalam bentuk plakat dan piagam.

Perjalanan pengusulan dua tokoh ulama ini

Dokumen berisi diagram alur proses birokrasi pengusulan gelar kepahlawanan mulai dari tingkat daerah hingga presiden.

Proses untuk kedua tokoh tidak singkat. Kepala Dinas Sosial Jombang, Agung Hariadi, mengatakan kepada Tribun Jatim bahwa pengusulan KH Yusuf Hasyim berjalan dua tahun terakhir, bersamaan dengan pengusulan Gus Dur. Pada penganugerahan tahun sebelumnya yang lolos lebih dulu adalah Gus Dur.

Kabar tersebut diperkuat surat Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bernomor 1938/5.5/PB.06.00/11/2026 tertanggal 6 November 2026. Surat itu mencantumkan empat nama asal Jawa Timur: KH Yusuf Hasyim, Ali Sastroamidjojo, Moch. Sroedji, dan Soengkono. Keempatnya tercantum dalam daftar 19 nama di atas.

Untuk KH Wasyid, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, Heni Anita Susila, menyatakan kepada ANTARA bahwa usulan diajukan bersama Dinas Sosial sejak 2024. Ahli waris menerima undangan penganugerahan dari Kementerian Sosial dan Istana Negara sebelum hari upacara.

Apa artinya bagi sejarah ulama dan pesantren?

Para santri muda tekun membaca buku di selasar masjid, mewarisi semangat pendidikan dan perjuangan tokoh ulama terdahulu.

Dua riwayat ini berjarak sekitar satu abad. KH Wasyid berhadapan dengan pemerintah kolonial pada 1888. KH Yusuf Hasyim berjuang pada masa revolusi 1945–1948, lalu mengabdi lewat pesantren, organisasi, dan parlemen. Keduanya mewakili ulama yang berjuang di medan perlawanan sekaligus di lembaga pendidikan keagamaan.

Bagi pembaca yang menelusuri sejarah Islam Nusantara, kedua nama ini menunjukkan bahwa pesantren dan majelis ilmu sering menjadi basis perlawanan sekaligus pendidikan. Menurut Wikipedia, Wasyid mengajar tasawuf di pesantrennya. Menurut Viva, Yusuf Hasyim mendirikan lembaga pendidikan dari tingkat sekolah hingga universitas.

Baca Juga Dalil Puasa Senin Kamis, Amal Diangkat dan Pintu Surga Dibuka

FAQ

Siapa saja ulama yang masuk daftar 19 Pahlawan Nasional 2026?

Dua yang dibahas di sini adalah KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Jawa Timur dan KH Wasyid dari Banten. Daftar resmi juga memuat tokoh bergelar kiai atau KH lain, yaitu Muslim Muhammad Khalifah (Kiai Modjo) dari Sulawesi Utara dan KH Abbas Abdul Jamil dari Jawa Barat.

Kapan dan di mana gelar diberikan?

Pada Selasa, 10 November 2026, di Istana Negara, Jakarta, bertepatan dengan Hari Pahlawan.

Apa dasar hukum penetapannya?

Keputusan Presiden Nomor 93/TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, yang mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2009.

Apakah gelar Pahlawan Nasional hanya untuk tokoh yang sudah wafat?

Ya. Menurut Setneg, gelar diberikan kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia.

Siapa yang bisa mengusulkan calon Pahlawan Nasional?

Usulan dimulai dari masyarakat kepada bupati atau wali kota, lalu naik bertahap melalui provinsi dan Kementerian Sosial hingga Dewan Gelar dan Presiden.

Sumber

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Post